PKUPOST.COM, Siak – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak melakukan kunjungan lapangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Tualang untuk meninjau langsung kondisi pengelolaan sampah dan membahas langkah strategis penanganannya.
Rombongan dipimpin langsung oleh Komisi III DPRD, dengan kehadiran sejumlah anggota dewan, antara lain Marudut Pakpahan, Budiono, Sudarman, H. Rida Alwis, Fitra, dan Jakob. Mereka didampingi oleh Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Siak, Pak Amin dan Pak Jon, serta Sekretaris Camat (Sekcam) Tualang, Andri Fauzar pada, Rabu (28/5/2025).
Dalam pertemuan di lokasi, Komisi III memaparkan hasil rapat koordinasi dengan DLH dan menyusun rencana aksi jangka pendek, menengah, dan panjang guna mengatasi persoalan sampah di wilayah tersebut.
Pemerintah Kecamatan Tualang, bersama DLH, akan segera menyusun proposal pengelolaan sampah yang mencakup permintaan kendaraan operasional, bantuan material seperti batu kapur (sertu), serta alat berat berupa pleas dan grader. Proposal ini rencananya akan diajukan ke perusahaan-perusahaan besar, termasuk PT Indah Kiat.
“Kami dari Komisi III akan turut mengawal dan mengajukan proposal ini. Kami berharap PT Indah Kiat dan perusahaan lainnya dapat segera memberikan dukungan, karena ini merupakan kebutuhan mendesak,” tegas Marudut Pakpahan.
Komisi III juga menyampaikan rencana pengusulan anggaran Detail Engineering Design (DED) dalam pembahasan APBD Perubahan mendatang. DED ini akan menjadi dasar pembangunan fasilitas pengelolaan sampah pada tahun 2026 dengan estimasi anggaran mencapai Rp 5 miliar.
“DED ini penting agar pembangunan bisa segera dimulai di tahun 2026. Kami sudah berdiskusi dengan Dinas PU terkait hal ini,” ucap Marudut.
Tak hanya itu, perluasan lahan TPA juga menjadi perhatian utama. Komisi III akan mengusulkan hal ini kepada Bupati terpilih pasca pelantikannya.
Pengelola TPA, Bambang, menjelaskan bahwa dari total lahan seluas 10 hektare, baru sekitar 2 hektare yang digunakan secara maksimal dengan pendekatan sistem kerucut untuk pengolahan sampah.
“Yang kita manfaatkan itu sekitar 2 hektare. Kolamnya sudah ada dan kita bentuk sistem piramida, jadi nanti menjadi landfill. Kita berusaha semaksimal mungkin mengelola area yang ada,” jelasnya.
Namun, kendala operasional juga menjadi sorotan. Keterlambatan pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dan anggaran operasional masih terjadi.
“Februari sudah dibayar, tetapi Desember, Maret, dan April masih belum. Padahal ini prioritas karena menyangkut kesehatan. Seperti halnya air bersih, pengelolaan sampah tidak boleh diabaikan,” ujar Marudut dengan nada tegas.
Komisi III juga menyoroti keberadaan beberapa Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang dinilai tidak layak. Mereka meminta agar Camat Tualang segera menggelar musyawarah dengan seluruh kepala desa untuk membahas relokasi TPS.
“Saya sudah koordinasi dengan Sekcam. Seluruh kepala desa akan dikumpulkan untuk menyepakati relokasi TPS. Tapi lokasi baru juga harus disepakati bersama para penghulu agar tidak menimbulkan masalah baru,” tambah Marudut.
Tokoh masyarakat Bang Ujang Priyatna turut menyampaikan beberapa alternatif lokasi TPS baru yang akan dikaji lebih lanjut.
Kabid DLH, Pak Jon, menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan masyarakat.
“Kami sangat terbantu oleh Komisi III DPRD. Tapi masalah sampah ini berasal dari masyarakat, dan harus dikelola oleh masyarakat juga. Kesadaran membuang sampah di TPS yang telah ditentukan sangat penting,” ungkapnya.
Terkait bank sampah, Jon mengungkapkan bahwa beberapa unit tidak berjalan optimal akibat kendala administratif.
Komentar